SUNGAI RAYA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan krusial kepada pemerintah daerah. Para demonstran mendesak otoritas terkait segera melakukan pembenahan sistemik guna mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, aksi massa ini menjadi sinyal kuat bagi para pengambil kebijakan agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Perwakilan aliansi menilai bahwa banyak program pembangunan saat ini belum menyentuh kebutuhan dasar warga secara merata. Hasilnya, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan segera dari pemerintah provinsi.
Tuntutan Keadilan Ekonomi dan Lingkungan
Koordinator lapangan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional industri besar yang berdampak pada lingkungan sekitar. Selain itu, mereka meminta pemerintah menjamin perlindungan hak-hak pekerja lokal serta meningkatkan standar upah yang layak. Dengan demikian, pertumbuhan investasi di Kalimantan Barat harus beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat secara nyata.
Aliansi juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah agar bebas dari praktik korupsi. Oleh sebab itu, mereka mendesak lembaga pengawas untuk lebih proaktif dalam mengaudit setiap proyek strategis yang menggunakan dana publik. Langkah ini bertujuan agar setiap rupiah dari pajak rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.
“Kami datang membawa suara rakyat yang menginginkan perubahan nyata. Sebab, pembenahan tidak boleh tertunda lagi jika kita ingin melihat Kalimantan Barat maju dan sejahtera,” tegas salah satu orator aksi.
Baca Juga:Bupati Sujiwo Safari Ramadan di Sungai Raya
Selain isu ekonomi, massa juga menuntut perbaikan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman yang kondisinya kian memprihatinkan. Bahkan, warga sering kali harus bertaruh nyawa saat melintasi akses utama menuju pusat kesehatan atau pasar tradisional. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu poin utama dalam petisi yang mereka serahkan kepada perwakilan DPRD setempat.
Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui rapat koordinasi bersama dinas-dinas teknis terkait dalam waktu dekat. Dengan begitu, aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti di meja perundingan, tetapi mewujud dalam kebijakan nyata yang menguntungkan rakyat banyak. Masyarakat berharap pemerintah memegang teguh komitmen tersebut demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Harapan bagi Perubahan Kalimantan Barat
Pada akhirnya, aksi Aliansi Kalbar Menggugat merupakan bentuk partisipasi aktif warga dalam menjaga marwah demokrasi di daerah. Hasilnya, kontrol sosial dari masyarakat akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Pada akhirnya, Kalimantan Barat akan menjadi daerah yang lebih kuat jika pemerintah dan rakyat saling bersinergi dalam melakukan pembenahan.
Aliansi mengajak seluruh elemen warga untuk tetap mengawal janji-janji pemerintah hingga terlihat realisasi konkret di lapangan. Sebab, keberlanjutan perjuangan ini sangat bergantung pada konsistensi masyarakat dalam menuntut hak-hak dasar mereka secara damai dan konstitusional.
